“Jika ada kader yang mendukung salah satu calon dengan membawa atribut partai akan diproses sesuai aturan yang berlaku dalam partai."
MAKASSAR, Jaringnews.com - Partai Demokrat Sulsel membebaskan kadernya mendukung pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Hatta atau Jokowi-JK. Tapi dengan catatan atas nama pribadi dan tidak membawa nama partai.
Keputusan itu diambil pada rapat bersama ketua DPC se-Sulsel. Rapat ini membahas arah dukungan Partai Demokrat Sulsel dalam pemilihan presiden. Ilham Arief Sirajuddin memimpin rapat yang berlangsung di rumah jabatan Wali Kota Makassar itu, Jumat, (6/6) malam tadi. Rapat berakhir hingga pukul 23.45 Wita.
Alasan DPD Demokrat Sulsel membebaskan kadernya menurut juru bicara Demokrat Sulsel yang juga Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Nimatullah, dari dua kali Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat dan sekali pertemuan
terbatas di Cikeas keputusan resmi partai Demokrat belum jelas dan sampai hari ini dinilai 'netral'.
Nimatullah mengakui ada beberapa pengurus DPP Demokrat dan tokoh-tokoh Demokrat yang memberi pernyataan dukungan pada salah satu capres dan cawapres.
Tapi keputusan dan sikap resmi partai ditentukan pada Rapimnas. ‘’Disitu dilakukan voting. Jadi keputusan netral tersebut bukanlah keputusan SBY atau pengurus DPP,’’ katanya.
Di DPP Demokrat kecenderungan ke pasangan Prabowo-Hatta mungkin karena mereka melihat Prabowo. “Kalau kita di Sulsel lebih cenderung ke pasangan JKW-JK. Itu kemungkinan karena mereka melihat adanya figur JK sebagai salah satu tokoh yang ada di Sulsel,’’ sebut Nimatullah.
Meski demikian Demokrat tidak berposisi pada salah satu calon. SBY, kata Nimatullah memberi ruang kepada semua kadernya untuk mendukung salah satu calon tapi atas nama pribadi, tikak atas nama partai.
“Jika ada kader yang mendukung salah satu calon dengan membawa atribut partai akan diproses sesuai aturan yang berlaku dalam partai,” tegas dia.
"Rapat ini sekaligus silaturahim," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle.
Rapat ini merupakan rapat kedua setelah Ilham mengajukan permintaan mundur kepada DPP Partai Demokrat pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.
Keputusan rapat DPD Sulsel lainnya menunjuk sepenuhnya kepada Ni'matullah sebagai juru bicara.Perpecahan sikap politik soal dukungan terhadap capres dan cawapres di internal Partai Demokrat mengundang polemik. Wakil walikota Makassar, Syamsu Rizal yang terang-terangan mendukung capres dan cawapres Jokowi-JK, menui protes dari kalangan pengurus Partai Demokrat.
Wakil Ketua II Komisi Pemenangan Pemilihan Umum (KPPU) DPC Partai Demokrat Makassar, Nuryanto G Liwang bahkan menilai sikap Ical, sapaan Syamsu Rizal adalah sesuatu hal yang sangat keliru. Terlebih jabatan Syamsu Rizal sebagai Wakil Walikota Makassar dan pengurus Partai Demokrat pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Anto, sapaan Nuryanto G Liwang juga menyebut alasan Ical telah meminta izin ke DPP untuk mendukung capres dan cawapres lain bukan sebuah alasan pembenaran.
" Apapun dalihnya, tidak dibenarkan. Sebab KPPU Demokrat sudah sangat jelas akan melakukan persiapan penyusunan pemenangan terhadap figur capres dan cawapres pasangan Prabowo-Hatta rajasa,’’ katanya.
“Tidak ada izin yang hanya bersifat lisan. Izin harus tertulis atau berwujud SK dari partai. Untuk itu saya harap semua kader bisa patuh atas perintah DPP," timpal Ketua DPD Partai Demokrat, Makassar, Andi Rasyid Ali (ARA).
“Jika Ical merasa sebagai kader Demokrat maka sangat keliru jika dia mengaku telah meminta izin ke DPP Demokrat untuk mendukung salah satu capres dan cawapres tertentu,’’ tambah Anto.
ARA lagi-lagi menegaskan seluruh kader Demokrat wajib mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden, 9 Juli mendatang.
ARA bahkan dengan terang-terangan menyebut agar Ical segera kembali ke barisan partai dan meninggalkan gerbong pemenangan calon lainnya.
"Diharap semua kader partai Demokrat di kota Makassar untuk kembali merapatkan barisan dan patuh terhadap putusan partai," tegasnya.
Ia mengakui sebelum ada putusan partai kader Demokrat memang mendapat kelonggaran untuk menentukan sikap sendiri di pilpres. Namun, itu terjadi ketika partai belum menentukan pilihan koalisi.
"Setelah partai menentukan sikap berada di kubu Probowo-Hatta, maka seluruh kader harus ikut keputusan itu,” tegas ARA.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi kader untuk tetap berada di kubu lain. “Kalau itu terjadi itu berarti sebuah pembangkangan,” katanya.
